Jakarta - Setiap tahun anggota DPR menerima gaji bersih Rp 900 jutaan. Ironisnya, gaji sebesar itu tidak diimbangi dengan kerja legislasi yang memadai, anggota DPR pembolos justru merajalela.
"Kami sangat prihatin dengan kinerja anggota DPR yang hanya menonjolkan 3P yaitu pemboros anggaran, pembolos rapat, dan provokator publik ketimbang merancang UU. DPR baru menyelesaikan 5 UU dari 70 yang direncakan tahun ini," ujar Koordinator Advokasi dan Investigasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Uchok Khadafi, dalam rilis yang diterima detikcom, Senin (26/7/2010).
Fitra menghitung gaji bersih setiap anggota DPR sebesar Rp 913 juta pertahun, sebesar Rp 929 juta pertahun untuk posisi wakil ketua badan, dan sebesar Rp 937 juta pertahun untuk ketua badan. Fitra memperkirakan Rp 511 miliar uang rakyat habis untuk gaji 560 anggota DPR.
"Penghasilan perbulan anggota DPR sebesar Rp 62 juta untuk posisi sebagai anggota DPR, penghasilan sebesar Rp 64 juta perbulan untuk posisi wakil ketua untuk posisi di badan, dan penghasilan untuk posisi ketua badan sebesar Rp 65 juta perbulan," terang Uchok.
Uchok menilai gaji anggota DPR ini terlalu besar dibandingkan kerja mereka di parlemen. Uchok mendesak Sekjen DPR dengan Badan Kehormatan DPR memotong tunjangan anggota DPR setiap bulannya.
"Harus dilakukan pemotongan gaji pokok sebesar Rp 4,2 juta perbulan, tunjangan komunikasi intensif sebesar Rp 12 juta perbulan, dan tunjangan kehormatan sebesar Rp 3,7 juta perbulan, serta total seluruhnya berjumlah Rp 19 juta perbulan bila bolos satu kali dalam rapat," tegasnya.
----------
Jakarta - DPR makin bersemangat membangun rumah aspirasi di daerah pemilihannya. Sebab, anggota parlemen di sejumlah anggota tujuan studi banding anggota DPR ke luar negeri memiliki rumah aspirasi.
"Rumah aspirasi akan kita masukkan dalam APBN 2011. Itu sudah saatnya
direalisasikan karena memang sesuai amanat Undang-Undang," kata Wakil Ketua BURT DPR Pius Lustrilanang kepada detikcom, Minggu (25/7/2010) malam.
Pius menyampaikan gagasan itu menguat pasca kunjungan anggota BURT DPR ke Jerman dan Prancis. Parlemen di kedua negara sudah menerapkan rumah aspirasi dan dana aspirasi.
"Rumah aspirasi berjalan bagus di Jerman dan Prancis," terang Pius.
Pius menyampaikan gagasan yang dilaporkan BURT DPR kepada pimpinan DPR langsung disetujui. Kini Panja sudah dibentuk dan siap menyampaikan anggaran yang diperlukan ke Panja RAPBN 2011 yang segera bekerja.
"Panja sudah dibentuk dan segera bekerja," jelas Pius.
----------
Jakarta - Kode etik anggota DPR harus dipertajam dan dipertegas. Untuk anggota DPR pembolos saja, Ketua DPR bingung mencari hukuman yang membuat jera.
"Kode etik di dalam tatib memang harus kita pertajam. Sekarang ini persoalannya sanksi hanya administratif," ujar Ketua DPR Marzuki Alie kepada detikcom, Minggu (26/7/2010) malam.
Marzuki pun mencoba menyampaikan gagasannya dalam rapim DPR. Namun tanpa kesepakatan angggota DPR, semua wacana sanksi bagi pembolos menjadi sia-sia.
"Misalnya aturan potongan gaji, kalau dia terlambat lebih dari sepuluh menit tidak dibayar, tapi nanti ribut lagi tidak setuju," keluh Marzuki.
Sementara itu desakan DPR kepada pimpinan fraksi agar memberi teguran anggota DPR pembolos pun seperti tidak ada gunanya. Pasalnya selalu saja ada alasan bagi anggota DPR pembolos.
"Makanya sementara ini kita dorong finger print saja dulu, nanti kan kelihatan. Orang masuk pakai jempol keluar pakai jempol supaya ketahuan di dalam apa tidak," terang Marzuki.
Namun Marzuki tetap berharap keikhlasan anggota DPR untuk melaksanakan tugas sebagai wakil rakyat. "Komitmen kita demi rakyat harus diutamakan," harapnya.
sumber: (detik.com)
"Kami sangat prihatin dengan kinerja anggota DPR yang hanya menonjolkan 3P yaitu pemboros anggaran, pembolos rapat, dan provokator publik ketimbang merancang UU. DPR baru menyelesaikan 5 UU dari 70 yang direncakan tahun ini," ujar Koordinator Advokasi dan Investigasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Uchok Khadafi, dalam rilis yang diterima detikcom, Senin (26/7/2010).
Fitra menghitung gaji bersih setiap anggota DPR sebesar Rp 913 juta pertahun, sebesar Rp 929 juta pertahun untuk posisi wakil ketua badan, dan sebesar Rp 937 juta pertahun untuk ketua badan. Fitra memperkirakan Rp 511 miliar uang rakyat habis untuk gaji 560 anggota DPR.
"Penghasilan perbulan anggota DPR sebesar Rp 62 juta untuk posisi sebagai anggota DPR, penghasilan sebesar Rp 64 juta perbulan untuk posisi wakil ketua untuk posisi di badan, dan penghasilan untuk posisi ketua badan sebesar Rp 65 juta perbulan," terang Uchok.
Uchok menilai gaji anggota DPR ini terlalu besar dibandingkan kerja mereka di parlemen. Uchok mendesak Sekjen DPR dengan Badan Kehormatan DPR memotong tunjangan anggota DPR setiap bulannya.
"Harus dilakukan pemotongan gaji pokok sebesar Rp 4,2 juta perbulan, tunjangan komunikasi intensif sebesar Rp 12 juta perbulan, dan tunjangan kehormatan sebesar Rp 3,7 juta perbulan, serta total seluruhnya berjumlah Rp 19 juta perbulan bila bolos satu kali dalam rapat," tegasnya.
----------
DPR Bangun Rumah Aspirasi Tahun Depan
Jakarta - DPR makin bersemangat membangun rumah aspirasi di daerah pemilihannya. Sebab, anggota parlemen di sejumlah anggota tujuan studi banding anggota DPR ke luar negeri memiliki rumah aspirasi.
"Rumah aspirasi akan kita masukkan dalam APBN 2011. Itu sudah saatnya
direalisasikan karena memang sesuai amanat Undang-Undang," kata Wakil Ketua BURT DPR Pius Lustrilanang kepada detikcom, Minggu (25/7/2010) malam.
Pius menyampaikan gagasan itu menguat pasca kunjungan anggota BURT DPR ke Jerman dan Prancis. Parlemen di kedua negara sudah menerapkan rumah aspirasi dan dana aspirasi.
"Rumah aspirasi berjalan bagus di Jerman dan Prancis," terang Pius.
Pius menyampaikan gagasan yang dilaporkan BURT DPR kepada pimpinan DPR langsung disetujui. Kini Panja sudah dibentuk dan siap menyampaikan anggaran yang diperlukan ke Panja RAPBN 2011 yang segera bekerja.
"Panja sudah dibentuk dan segera bekerja," jelas Pius.
----------
Kode Etik Anggota DPR Harus Dipertajam
Jakarta - Kode etik anggota DPR harus dipertajam dan dipertegas. Untuk anggota DPR pembolos saja, Ketua DPR bingung mencari hukuman yang membuat jera.
"Kode etik di dalam tatib memang harus kita pertajam. Sekarang ini persoalannya sanksi hanya administratif," ujar Ketua DPR Marzuki Alie kepada detikcom, Minggu (26/7/2010) malam.
Marzuki pun mencoba menyampaikan gagasannya dalam rapim DPR. Namun tanpa kesepakatan angggota DPR, semua wacana sanksi bagi pembolos menjadi sia-sia.
"Misalnya aturan potongan gaji, kalau dia terlambat lebih dari sepuluh menit tidak dibayar, tapi nanti ribut lagi tidak setuju," keluh Marzuki.
Sementara itu desakan DPR kepada pimpinan fraksi agar memberi teguran anggota DPR pembolos pun seperti tidak ada gunanya. Pasalnya selalu saja ada alasan bagi anggota DPR pembolos.
"Makanya sementara ini kita dorong finger print saja dulu, nanti kan kelihatan. Orang masuk pakai jempol keluar pakai jempol supaya ketahuan di dalam apa tidak," terang Marzuki.
Namun Marzuki tetap berharap keikhlasan anggota DPR untuk melaksanakan tugas sebagai wakil rakyat. "Komitmen kita demi rakyat harus diutamakan," harapnya.
sumber: (detik.com)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar